Perkumpulan Japesda

Masyarakat Bajo Perjuangkan Pengakuan Wilayah Kelola di Tengah Ancaman Zonasi Pariwisata

Pemerintah Desa Bajo didampingi Japesda mengunjungi Bagian Hukum Setda Boalemo untuk berkonsultasi soal rancangan peraturan desa pengakuan wilayah kelola, Kamis (19/11/2026). Dokumentasi Japesda

BOALEMO – Masyarakat Suku Bajo di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, menyusun rancangan peraturan desa (ranperdes) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kelola Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Desa Bajo.

Kepala Desa Bajo, Alkam Narda, mengatakan langkah ini ditempuh untuk memperjuangkan pengakuan wilayah kelola di tengah ancaman yang cukup luas, mulai dari konflik ruang hingga masuknya pulau kelola turun-temurun ke dalam peta zonasi pariwisata.

“hak kelola masyarakat Bajo perlu diakui negara. Ini kali pertama kali Pemerintah Desa Bajo menyusun peraturan desa, dalam penyusunannya kami didampingi Japesda,” kata Alkam.

Menurut Alkam, ranperdes ini berdasar pada dokumentasi sejarah asal usul masyarakat Bajo dan peta partisipatif wilayah kelola. Pemetaan dilakukan beberapa bulan lalu, langsung oleh masyarakat.

“Beberapa bulan lalu kami melakukan pemetaan wilayah kelola. Masyarakat langsung yang melakukan pemetaan,” ujarnya.

Alkam berharap rancangan perdes ini segera ditindaklanjuti. Pembahasan lanjutan direncanakan satu minggu ke depan dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengakuan tenurial.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Boalemo, U’ul Sri Wulan Yunia Ningsih, mengapresiasi inisiatif desa. Ia menyebut Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah menjadi dasar bagi usulan pemerintah desa.

“Kami mengapresiasi adanya ranperdes ini karena melindungi hak-hak masyarakat. Dengan adanya Perbup ini, saya rasa usulan pemerintah desa memiliki landasan yang kuat,” kata U’ul saat pertemuan, Kamis (19/11/2026).

U’ul menambahkan, pihaknya akan meninjau kembali draf ranperdes tersebut. “Kita akan lihat lagi, jangan sampai ada yang bertentangan dengan aturan di atasnya,” ujarnya.

Masyarakat Bajo bersama Japesda saat berdialog di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Boalemo, Kamis (19/11/2026). Dokumentasi Japesda

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boalemo, Asra Umar Murad, menilai rancangan peraturan desa ini penting untuk diperjuangkan. Namun, menurutnya, isinya perlu dibahas lebih lanjut. Ia mengaku masih akan membacanya.

“Terkait dengan perdes ini, kami mengapresiasi dan akan membacanya,” kata Asra saat berdialog dengan masyarakat Bajo di kantor DKP Boalemo, Kamis (19/11/2026).

Di sisi lain, Alkam menilai konflik ruang penting dibicarakan. Salah satu pulau yang masuk wilayah kelola masyarakat Bajo secara turun-temurun, Pulo Tinumang atau lebih dikenal sebagai Pulau Asiangi, kini dipetakan dalam zonasi pariwisata. Pulo adalah sebutan pulau dalam bahasa Bajo.

Asra membenarkan hal itu. Menurutnya, ada delapan pulau yang masuk peta zonasi pariwisata sebagaimana diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), salah satunya Pulau Asiangi atau Pulau Tinumang. “Pulau Asiangi itu memang masuk dalam zona pariwisata,” ujarnya.

Bagi masyarakat Bajo, pulau ini bukan sekadar ruang mencari nafkah. Perempuan nelayan mencari kerang-kerangan di sana, sementara nelayan laki-laki memanah dan meraring ikan. Pulau ini juga menyimpan kearifan lokal, adat, dan kebiasaan yang diwariskan.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, privatisasi pulau seperti Pulau Cinta dinilai mengancam ruang kelola laut masyarakat.

“Pariwisata ini mengancam kehidupan kami, apalagi pemetaan zonasi tidak melibatkan masyarakat Bajo,” tutup Alkam.

Bagi masyarakat Bajo, ranperdes ini bukan sekadar dokumen administratif. Peraturan desa tersebut diharapkan menjadi pijakan hukum yang mengakui dan melindungi hak kelola mereka atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang laut mereka. Pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan menjadi tahap berikutnya yang akan menentukan arah pengakuan tersebut.****

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *