Rabu, 17 Januari 2024, Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membuat kegiatan temu bisnis yang mempertemukan pihak swasta dalam hal ini perusahaan atau Unit Pengelohan Ikan (UPI) yang berada di Banggai, dengan masyarakat dan nelayan dari Uwedikan dan Samajatem, pemerintah desa, dan dinas terkait lainnya seperti pihak Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Luwuk Banggai.
Kegiatan temu bisnis tersebut dilaksanakan di Kantor DKP Banggai dengan tujuan untuk menjawab permasalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir terutama nelayan dalam hal menjangkau pasar yang sesuai dengan hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Kegiatan ini juga ikut mendorong akses pasar yang lebih dekat kepada nelayan, agar nelayan terbantukan untuk menjual hasil tangkapannya.
Seperti contoh masalah yang dihadapi nelayan di Desa Samajatem, Kecamatan Pagimana. Para nelayan mengeluhkan mengenai harga yang tidak menentu yang berpengaruh pada pendapatan nelayan. Nelayan juga merasa dirugikan dengan kejelasan harga yang tidak pasti yang sering terjadi di desa, salah satu contohnya adalah permainan harga ditingkat pengepul.
“Masalah lain yang dihadapi nelayan di Samajatem itu adalah stok es yang kurang. Karena itu menyebabkan kualitas dari hasil tangkapan nelayan terutama gurita menjadi tidak bagus dan harganya turun,” kata Ramli nelayan Samajatem pada temu bisnis, Rabu 17/1/2024.
Senada dengan Ramli, nelayan dari Uwedikan, Luwuk Timur, Supardi Yinata, mengatakan, kejelasan harga juga sering kali menjadi kendala terhadap nelayan untuk mendapatkan informasi harga yang pasti. Dampaknya, nelayan terombang-ambing dengan harga yang ditentukan pembeli atau pengepul.
Persoalannya lainnya juga adalah soal kerjasama dengan beberapa perusahaan atau UPI yang tidak berjalan bagus dan membuat nelayan mengalami putus asa dalam membangun kemitraan bisnis dengan para pelaku usaha perikanan, sehingga mencari peluang alternatif dengan menjual hasil tangkapan di beberapa pengepul di tingkat kecamatan.
“Harga naik turun ini menjadi keluhan kami juga, makanya nelayan itu cari solusi menjual hasilnya ke pembeli terdekat atau kenalan. Meskipun peluang untungnya sedikit dan ruginya banyak,” ujar Supardi.
Direktur Japesda, Nurain Lapolo menilai, apa yang dirasakan oleh para nelayan dari Samajatem dan Uwedikan yang merupakan wilayah dampingan Japesda ialah akses pasar yang belum adil terhadap masyarakat dan nelayan. Misalnya, akses mengenai harga yang masih sulit didapatkan informasinya oleh nelayan, dan dengan ketidakpastian itu, nelayan merugi dengan hasil yang ditangkap sehingga berpengaruh pada pendapatan.
“Menurunnya pendapatan bagi nelayan dapat memperpanjang daftar kemiskinan bagi masyarakat pesisir atau nelayan karena mereka mengalami ketimpangan,” jelas Nurain.
Selain itu, naik turunnya harga, fasilitas perikanan berupa dukungan alat tangkap nelayan yang minim, dan susahnya menjangkau akses pasar yang luas ialah permasalahan yang sering dihadapi oleh nelayan skala kecil selama ini.
“Makanya pada kegiatan ini kami ingin menghubungkan para nelayan dengan pihak swasta atau dalam hal ini perusahaan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi para nelayan, terutama mengenai akses harga dan membangun kerjasama,” ujar Direktur Japesda pada kegiatan temu bisnis tersebut, di DKP Banggai.
Nurain menambahkan, dengan adanya akses pasar yang adil dan mendekatkan pasar untuk nelayan akan membuka peluang hidup yang lebih layak dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir khususnya untuk nelayan itu sendiri.
Kepala DKP Banggai, Benyamin Pongdatu, yang hadir dalam pertemuan tersebut menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan. Menurutnya, sudah seharusnya nelayan mendapatkan akses informasi yang terbuka utamanya mengenai persoalan harga.
“Informasi harga ini memang menjadi permasalahan, maka dari itu kegiatan ini yang diinisiasi oleh DKP dan Japesda untuk menemukan solusi tersebut. Dan pada hari ini juga hadir pihak perusahaan untuk dimintai informasi terkait kejelasan harga yang naik turun,” kata Benyamin.
Benyamin bilang, permasalahan kurangnya stok es yang ada di Samajatem sehingga menyebabkan kerugian pada nelayan akan dicarikan solusi dari pihak DKP. Solusi itu, berupa penambahan bangunan berupa tempat penyimpanan atau stok es di Tempat Pelalangan Ikan (TPI) Pagimana, agar nelayan di Samajatem bisa keluar dari masalah rantai dingin yang mempengaruhi kualitas tangkapan dan berdampak pada ekonomi nelayan.
“Kalau membangun lagi banyak makan biaya, kita mungkin akan melakukan pemugaran di TPI untuk tempat stok es. Biar nelayan gampang mengaksesnya,” paparnya lagi.
Dia menambahkan, keterlibatan banyak pihak baik dari pihak swasta, NGO, DKP, BKIPM, dan terutama pihak pemerintah desa harus saling berkolaborasi dalam untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan bagi nelayan. Apalagi Banggai sendiri dikenal dengan ekspor ikannya yang tinggi, khususnya pada perikanan gurita yang menjadi primadona untuk diekspor ke tingkat regional dan nasional bahkan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar global.
Di akhir acara, disepakati juga dukungan untuk membantu mendekatkan pasar bagi nelayan skala kecil agar tidak lagi terjadi ketimpangan pendapatan yang menyebabkan ekonomi para nelayan tidak membaik karena akses pasar yang tidak adil.
