Setiap hari, para perempuan Bajo berjalan beriringan menyusuri hamparan pesisir Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Kaki mereka menekan lumpur, pasir, dan batu karang yang tajam. Mata mereka cekatan mencari jejak kerang, teripang, dan ikan kecil yang tertinggal. Hidup mereka sepenuhnya bergantung pada laut.
Pagi itu, Kasna Pana (56) mencari kerang di pesisir Pulau Tinumang. Bersama perempuan nelayan lain, ia harus naik perahu sekitar 15 menit untuk sampai ke sana. Di kalangan Bajo, kerja kolektif sesama perempuan terjalin erat.
“Kita turun sama-sama perempuan, saling bakupangge (saling mengajak),” ujarnya.
Kasna terang-terangan mengakui jarak antara pekerjaannya dan pekerjaan kaum lelaki di desanya.
“Kalau laki-laki (nelayan) enak, mereka ada perahu. Kalau kita perempuan tidak banyak yang punya perahu,” katanya.
Kalimat sederhana itu memuat pembagian kerja yang tidak tertulis di mana pun. Pembagian itu lahir dari kebiasaan. Perempuan Bajo berburu babado’ dan babaruba’ kima, sebutan mereka untuk berbagai jenis kerang, juga teripang. Semuanya ada di perairan dangkal yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki maupun menyelam.
“Kalau untuk kima kita menyelam sampai ke dasar, bisa sampai dua meter,” timpalnya.
Mereka melaut dari pagi hingga sore. Kerang yang terkumpul langsung direbus agar dagingnya terlepas dari cangkang, lalu dijual murah di kampung, sekitar Rp10.000 per kantong plastik. Perebusan dilakukan di pulau, bukan di rumah, demi menghemat bahan bakar dan mengurangi beban perahu.
“Kalau di rumah boros gas, di sini banyak kayu kering. Sampai di rumah tinggal mandi, istirahat,” kata Kasna.
Karena perahu terbatas, perempuan bergantung pada jejaring sosial untuk menjangkau wilayah tangkap. Mereka berbagi tumpangan dari kampung menuju pulau-pulau di sekitarnya.
Pembagian kerja ini pun tidak selalu kaku. Ketika musim ikan kuwe, yang oleh warga disebut bobara tiba, perempuan dan laki-laki memegang peran yang sama. Mereka bergantian menarik pukat dan sama-sama menjaganya di laut selama berhari-hari.
“Kalau musim angin selatan itu banyak ikan bobara, kami sering turun sama-sama, bergotong royong mengangkat pukat,” kata Kasna.
Lahir di perahu, hidup di daratan
Desa Bajo berada di pesisir selatan Tilamuta dan menghadap langsung ke Teluk Tomini. Di barat, desa ini bersebelahan dengan Desa Modelomo, di timur dengan Pentadu Timur, dan di utara dengan Pentadu Barat. Berdasarkan data Pemerintah Desa, pada 2026 jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.892 jiwa yang tersebar dalam 586 keluarga. Sebagian besar penduduk desa tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan.
Bagi generasi tuanya, tinggal di daratan adalah pengalaman baru. Heni Suhubung, mengingat awal mulanya, meski tidak jelas tahunnya.
“Saya lahir di perahu, adik-adik saya juga lahir di perahu. Waktu kecil kitorang tinggal di perahu, baru so pindah bikin rumah,” katanya.
Ia tak ingat persis tahun berapa mereka pindah. Yang masih melekat hanya satu hal: kala itu pemimpin kampung belum disebut kepala desa, melainkan punggawa. Orang yang lahir di atas air kini hidup di tanah yang tidak bergoyang, tetapi status tanah itu belum pasti.
Akar sejarah mereka tercatat dalam dokumentasi Japesda bersama pemuka adat, aparat desa, dan pemuda karang taruna pada Juli 2026. Kampung tua orang Bajo berada di Pulou Kubor (Pulau Kubur), yang juga menjadi tempat pemakaman leluhur. Catatan itu memuat satu nama: Martugas, punggawa atau kepala desa pertama yang menjabat pada 1891–1931.
“Pak Martugas kemudian mengajak warga Suku Bajo yang masih tinggal di Torosinene (Kecamatan Botumoito, tak jauh dari Pulo Cinta)untuk mendirikan rumah dan mulai bermukim secara menetap di Pulau Kubor,” kata Dasing T. Siong (74), tokoh adat.
Dokumentasi itu menegaskan bahwa orang Bajo di Tilamuta sudah menetap dan mengatur kampungnya sendiri jauh sebelum aturan tata ruang yang kini menentukan nasib wilayah itu dibuat.
Peta dan pamali, cara Bajo menjaga laut
Pada Mei 2026, para nelayan didampingi Japesda memetakan wilayah kelola mereka. Hampir setiap titik di peta itu punya nama lokal. Dalam bahasa Bajo, pulou berarti pulau.
Pulou Pagarang dimanfaatkan untuk tambak dan keramba ikan, sekaligus menjadi lokasi tangkap perempuan nelayan. Mereka juga mencari ikan di Pulou Talipodo dan Pulou Makira’, yang dikenal pula sebagai Sapa Balanda. Pulou Sidatu terkenal sebagai tempat teripang dan babado’.
Penamaan ini sering berbeda dengan sebutan orang luar. “Orang luar menyebutnya Pulau Asiangi, sedangkan kami orang Bajo menyebutnya Pulau Tinumang, karena ada nilai sejarah di sana,” kata Alkam Narda, Kepala Desa Bajo.
Nama-nama itu belum masuk dokumen negara. Warga menjaganya lewat ingatan dan kebiasaan melaut.
Peta itu bukan sekadar daftar tempat mencari ikan. Di dalamnya ada pulau yang tidak boleh dimasuki. Pulou Malena, atau Pulou Botak, dianggap sakral dan keramat. Orang Bajo mengenal larangan ini sebagai pamali, yaitu pantangan menginjakkan kaki di pulau yang disakralkan. Bagi mereka, pamali adalah bentuk konservasi berbasis kearifan lokal yang dijalankan jauh sebelum istilah konservasi dikenal.
Pamali berjalan berdampingan dengan ritual keselamatan seperti Tiba’ Pina’ dan Buka Laut (doa sebelum melaut). Keduanya masih dikenal, walau sebagian kini jarang digelar. Sebagian tradisi bahkan hampir hilang. Tiba Anca’, ritual pengobatan bagi orang sakit parah yang tak lagi merespons perawatan medis, tidak lagi dijalankan karena tak ada anak muda yang mewarisi ilmunya.
“Sekarang tidak ada lagi Tiba Anca’. Agar ini tidak punah, kami dari pemerintah desa juga pemuka adat akan berupaya mengembalikan tradisi ini,” tegas Alkam.
Warga tidak hanya menjaga lewat larangan. Pada 2015, mereka menanam kembali terumbu karang di Pulau Tinumang. Bagi orang Bajo, merawat laut berarti ikut menanam dan memelihara, bukan hanya mengambil.
Akses bersama belum berarti hak
Namun semua aturan adat itu belum berkekuatan hukum. Selama ini aturan tersebut hanya bersandar pada kesepakatan lisan. Lebih dari seabad setelah Martugas memimpin, kepastian atas hak mereka belum juga datang. Tanpa pengakuan tenurial, tempat yang telah mereka huni dan jaga selama beberapa generasi masih berstatus tidak jelas di mata hukum.
Persoalannya terletak pada cara laut dipandang. Istilah open access dipakai untuk menggambarkan laut sebagai ruang yang dapat diakses siapa saja. Akses bersama tidak otomatis berarti hak tenurial diakui secara hukum. Semua orang boleh melaut, tetapi tak ada jaminan kawasan itu tetap berada dalam kendali warga ketika pihak lain datang membawa rencana berbeda.
Sejak 2024, tata ruang provinsi ikut menentukan arah. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berlaku untuk 2024–2043 dan mencakup perairan pesisir. Lewat aturan itu, pemerintah menetapkan zonasi, yakni pembagian kawasan menurut peruntukannya, salah satunya pariwisata.
Dampaknya paling terasa di Pulau Asiangi atau Pulau Tinumang. Secara administratif, pulau itu berada dalam wilayah Desa Bajo. Pemerintah desa dan warga ingin membangun permukiman baru di sana karena permukiman di Desa Bajo terbilang padat. Namun, rencana itu terbentur zonasi. Menurut Alkam, warga sempat dijanjikan akan dipindahkan dan dibuatkan permukiman di pulau tersebut. Namun sampai sekarang janji itu belum terealisasi.
“Saya baru tahu kalau Pulau Asiangi ini ternyata masuk dalam zona pariwisata,” kata Alkam dalam audiensi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo pada Selasa, (3/11/2026).
Dalam audiensi yang sama, Hartanty Isima, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa penyusunan RTRW kini memadukan pengaturan darat dan laut.
“Pulau Asiangi masuk dalam zonasi pariwisata, bukan zona permukiman,” kata Hartanty
Ia menambahkan, zonasi itu masih bisa diubah. Syaratnya, usulan harus datang dari warga dan dilampirkan dalam satu dokumen yang berdasar pada keputusan bupati.
Untuk memperoleh hak tinggal di Pulau Asiangi, warga Bajo juga harus menempuh proses lain. Rumah yang direncanakan tidak dibangun di atas laut, sehingga urusannya bukan kewenangan DKP dan warga diarahkan berkonsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.
“Soal zonasi masih bisa kita ubah, tetapi rencananya mau bangun permukiman tidak di atas laut. Kalau tidak di atas laut, maka harus konsultasi ke PUPR Provinsi Gorontalo. Karena itu di luar kewenangan DKP Provinsi,” timpalnya.
Direktur JAPESDA, Christopel Paino, mengatakan laut bukan ruang kosong. Di dalamnya terdapat wilayah kelola, aturan, serta kelompok masyarakat yang mengatur pemanfaatannya. Ia menilai ruang untuk merevisi kebijakan penataan kawasan masih terbuka. Namun, penetapan zona di sejumlah pulau sekitar Desa Bajo perlu mempertimbangkan keberadaan zona inti yang dianggap sakral dan penting bagi upaya konservasi berbasis kearifan lokal.
“Jangan sampai pengembangan pariwisata justru membatasi akses masyarakat Bajo terhadap laut dan sumber penghidupannya,” ujar Christopel.
Menurut Christopel, penetapan zona pemanfaatan perlu mempertimbangkan nilai-nilai, tradisi, dan praktik masyarakat setempat. Ia juga menyoroti dampak privatisasi pulau untuk kepentingan pariwisata yang mulai dirasakan nelayan Desa Bajo, termasuk perempuan nelayan.
“nelayan Bajo merasakan dampak dari pariwisata. Bahkan, mereka mengaku tidak diperbolehkan sekadar melintas di sekitar kawasan pulau,” timpalnya.
Salah satunya Pulau Cinta, yang dikenal sebagai Maldives-nya Indonesia. Meski secara administratif tidak termasuk dalam wilayah perairan Desa Bajo, pulau tersebut berjarak kurang dari tujuh mil dari wilayah tangkap nelayan berdasarkan pengukuran yang dilakukan.**
